JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Sekretaris Komisi E DPRD Jakarta, Justin Adrian Untayana meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tidak berhenti menggelar skrining kesehatan setelah puluhan ribu warga berisiko stroke ditemukan.
“Temuan sekitar 39.652 warga Jakarta berusia di atas 40 tahun yang berisiko stroke harus menjadi alarm keras bagi Pemprov DKI, karena sistem tindak lanjut pasca skrining kesehatan harus segera diperkuat,” kata Justin kepada Poskota, Selasa, 28 Juli 2026.
Justin mengingatkan program cek kesehatan gratis tidak hanya berfungsi sebagai pendataan kesehatan. Menurutnya, warga yang diketahui mengidap hipertensi, diabetes, maupun kolesterol tinggi harus mendapatkan pendampingan, pengobatan, dan pemantauan kesehatan secara berkelanjutan.
“Jangan sampai CKG hanya menjadi kegiatan pendataan belaka, sementara warga dengan hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi dibiarkan tanpa pendampingan dan pengobatan berkelanjutan,” ujarnya.
Baca Juga: Pelaku Pelecehan Seksual di Transum Di-Blacklist, DPRD Jakarta: Tidak Cukup
Selain itu, Justin juga mendorong Pemprov Jakarta segera melakukan tindak lanjut berbasis nama dan alamat terhadap warga yang teridentifikasi berisiko. Langkah tersebut meliputi pemeriksaan lanjutan, pemberian obat secara rutin, serta pemantauan tekanan darah dan kadar gula darah melalui puskesmas.
Justin meminta upaya pencegahan stroke diperkuat melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), kunjungan aktif tenaga kesehatan, edukasi pola makan sehat, hingga penyediaan ruang publik yang mendukung aktivitas fisik masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut penting agar warga yang memiliki faktor risiko dapat dicegah sebelum mengalami stroke.
“Pemprov harus segera memastikan warga yang berisiko mendapatkan pemeriksaan lanjutan, obat rutin, serta pemantauan kesehatan secara berkala di puskesmas,” tutur Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut.
Komisi E DPRD DKI Jakarta, lanjut Justin, juga akan meminta Dinas Kesehatan menetapkan indikator yang jelas dalam penanganan warga berisiko stroke. Menurutnya, keberhasilan pemerintah seharusnya diukur dari jumlah warga yang berhasil dikendalikan faktor risikonya, bukan semata-mata dari banyaknya peserta yang mengikuti skrining.
Baca Juga: DPRD Jakarta Sebut Pembebasan Lahan Cawang Bisa Dicontoh Wilayah Lain
“Pemprov harus dinilai dari keberhasilan mencegah stroke, bukan hanya dari banyaknya warga yang diperiksa,” ucapnya.
PakarPBN
A Private Blog Network (PBN) is a collection of websites that are controlled by a single individual or organization and used primarily to build backlinks to a “money site” in order to influence its ranking in search engines such as Google. The core idea behind a PBN is based on the importance of backlinks in Google’s ranking algorithm. Since Google views backlinks as signals of authority and trust, some website owners attempt to artificially create these signals through a controlled network of sites.
In a typical PBN setup, the owner acquires expired or aged domains that already have existing authority, backlinks, and history. These domains are rebuilt with new content and hosted separately, often using different IP addresses, hosting providers, themes, and ownership details to make them appear unrelated. Within the content published on these sites, links are strategically placed that point to the main website the owner wants to rank higher. By doing this, the owner attempts to pass link equity (also known as “link juice”) from the PBN sites to the target website.
The purpose of a PBN is to give the impression that the target website is naturally earning links from multiple independent sources. If done effectively, this can temporarily improve keyword rankings, increase organic visibility, and drive more traffic from search results.
