1 April 2026 11:26 am
.
3 min read
AXIALNEWS.id | Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, membuka kemungkinan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhitung mulai pekan depan. Bima menekankan bahwa realisasi kebijakan tersebut tetap bergantung pada keputusan final yang akan diambil pemerintah dalam waktu dekat.
Bima menjelaskan, kebijakan WFH satu hari buat ASN akan diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Setelah diputuskan, Bima memastikan kebijakan itu bisa dilaksanakan sesegera mungkin.
“Ya, mungkin minggu depan ya, sesegera mungkin. Begitu diputuskan tentu minggu depan akan dilaksanakan,” kata Bima, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Diketahui, kebijakan atas respons kondisi geopolitik global akan diumumkan pemerintah dalam waktu dekat, termasuk didalamnya kebijakan WFH bagi ASN. Bisa mengatakan ada beberapa opsi pemilihan hari WFH yang sudah dikaji pemerintah.
Baca Juga Peringati HUT ke-51 KORPRI, Afandin Yakin ASN Pemkab Langkat Terus Ikhlas Melayani
“Ada beberapa opsi pemilihan hari yang bisa diputuskan, bisa di tengah minggu atau bisa di akhir minggu. Tapi tentu kami mengikuti keputusan dari Bapak Presiden dan Pak Menko perekonomian, dan kami siap untuk mensosialisasikan itu,” ujar Bima.
“Yang penting adalah bahwa WFH ini tidak boleh mengganggu pelayanan publik dan harus memastikan juga seluruh ASN itu bekerja sesuai dengan output-nya,” imbuh Bima Arya.
Mantan Walikota Bogor ini memastikan ASN di sektor pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dengan begitu, sektor ini kemungkinan tak melaksanakan WFH.
“Pelayanan publik tidak boleh berhenti. Seperti puskesmas, rumah sakit, dishub, Pol PP, kan tidak mungkin. Kalau semuanya di rumah saat itu, Pol PP, dishub, puskesmas, tidak mungkin. Jadi yang terkait dengan pelayanan publik pasti ada pengecualian,” ujarnya.
Baca Juga Bantuan Perbaikan Rumah Tahap II Korban Bencana Diterima Warga Binjai
Bima mengonfirmasi kalau ASN daerag juga ikut menerapkan WFH satu hari. “Arahannya ke sana, tapi kita pastikan hari ini,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut kepastian mengenai kebijakan bekerja dari rumah (WFH) dalam rangka penghematan energi di tengah dinamika global akan diumumkan pada Selasa (31/3/2026).
“Sabar saja, itu saya dengar kemungkinan besar, kemungkinan, ya, akan disampaikan resmi besok. Jadi, saya enggak mau mendahului,” ucap Tito dikutip dari Antara, Senin (30/3/2026).
Tito enggan memberikan bocoran terkait kebijakan WFH itu lebih lanjut. Namun, dia memastikan Kementerian Dalam Negeri nantinya akan mengeluarkan imbauan lebih rinci kepada pemerintah daerah (pemda).
Baca Juga Siap-Siap! THR ASN dan TNI-Polri Senilai Rp 55 Triliun Segera Cair Awal Ramadan
“Iya, pasti ada (imbauan ke pemda),” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sebelumnya, memastikan pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan WFH sebelum akhir Maret ini.
“Akan diumumkan (kebijakan WFH) sebelum akhir bulan (Maret),” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (27/3).
Kebijakan tersebut diinisiasi sebagai langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan harga energi global.
Skema WFH, jelas Airlangga, direncanakan berlaku satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sementara itu, untuk sektor swasta, kebijakan tersebut bakal bersifat imbauan.
Editor: M. Nuh
Sumber: Liputan 6
PakarPBN
A Private Blog Network (PBN) is a collection of websites that are controlled by a single individual or organization and used primarily to build backlinks to a “money site” in order to influence its ranking in search engines such as Google. The core idea behind a PBN is based on the importance of backlinks in Google’s ranking algorithm. Since Google views backlinks as signals of authority and trust, some website owners attempt to artificially create these signals through a controlled network of sites.
In a typical PBN setup, the owner acquires expired or aged domains that already have existing authority, backlinks, and history. These domains are rebuilt with new content and hosted separately, often using different IP addresses, hosting providers, themes, and ownership details to make them appear unrelated. Within the content published on these sites, links are strategically placed that point to the main website the owner wants to rank higher. By doing this, the owner attempts to pass link equity (also known as “link juice”) from the PBN sites to the target website.
The purpose of a PBN is to give the impression that the target website is naturally earning links from multiple independent sources. If done effectively, this can temporarily improve keyword rankings, increase organic visibility, and drive more traffic from search results.
